Laporan bahwa berdasarkan beberapa aspek sehinggaDesa Kradenan masuk dalam DRPG /Desa Rawan Pangan dan Gizi. Juga masuk Kemiskinan Ekstrim.
Bpk Widiyatmoko selaku anggota LPMD memberikan tanggapan dan usulan :
- Masyarakat penerima bantuan sosial kemiskinan diberikan penjelasan sasaran bansos tersebut disebikan kepada seiapa sesuai aturan yang berlaku
- Data kemiskinan yang ada saat ini (thn 2024) bagaimana agar tahun depan dapat berkurang, lebih baik lagi tahun depan sudah tidak dijumpai lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrim.
- Pemerintah desa berupaya untuk dapat memberikan bantuan berupa bi,bingan atau pelatiah kewirausahaan agar warga masyarakat dapat bangkit dari kemiskinan.
Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai
penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang
dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat
Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan
Pengawasan.
Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus
yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.
